Wednesday 17 December 2014

PERKEMBANGAN DESA MENTAWAK

DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa
: MENTAWAK
Kecamatan
: NALO TANTAN
Kabupaten
: KABUPATEN MERANGIN
Provinsi
: JAMBI
Bulan
: 12
Tahun
: 2014
 
Nama Pengisi
: ABDUL KHOLIK
Pekerjaan
: APARAT DESA
Jabatan
: KAUR UMUM
Kepala Desa / Lurah
: KAHONO. S
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
 
 Referensi 1
 : PROFIL DESA MENTAWAK TAHUN 2010
 Referensi 2
: SKETSA PETA DESA MENTAWAK TAHUN 1998
 Referensi 3
: SESEPUH DESA MENTAWAK
 Referensi 4
: KETUA RT DAN KADUS MENTAWAK
  

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
A. Jumlah Penduduk
Jumlah
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini
1910 orang
2093 orang
Jumlah penduduk tahun lalu
1200 orang
1500 orang
Persentase perkembangan
59.17 %
39.53 %

B. Jumlah Keluarga
Jumlah
KK Laki-laki
KK Perempuan
Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini
1000 KK
36 KK
1036 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu
950 KK
30 KK
980 KK
Prosentase Perkembangan
5.26 %
20 %
II. EKONOMI MASYARAKAT
A. Pengangguran
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)1500 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja100 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga1000 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh110 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu340 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja13 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja10 orang

B. Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah keluarga prasejahtera500 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1430 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2250 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 350 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus1036 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga2266 keluarga
III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO
A. SUBSEKTOR PERTANIAN
Tanaman
Luas Produksi (Ha)
Hasil Produksi (Ton/Ha)
Nilai produksi (Rp)
Biaya pemupukan (Rp)
Biaya bibit (Rp)
Biaya obat (Rp)
Biaya lainnya (Rp)
  

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN
Tanaman
Luas Produksi (Ha)
Hasil Produksi (Ton/Ha)
Nilai produksi (Rp)
Biaya pemupukan (Rp)
Biaya bibit
(Rp)
Biaya obat
(Rp)
Biaya lainnya
(Rp)
  

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN
Jenis Produksi
Hasil Produksi
Nilai produksi (Rp)
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)
Jumlah Ternak
(Ekor)
 

D. SUBSEKTOR PERIKANAN
Jenis Produksi
Hasil Produksi (Ton/Tahun)
Nilai produksi (Rp)
Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)
Nilai Bahan Penolong yg digunakan
(Rp)
Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)
Jenis usaha perikanan
 
 

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN 
Total nilai produksi tahun iniRp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakanRp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakanRp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskanRp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada0 jenis
  
F. SUBSEKTOR KERAJINAN 
Total nilai produksi tahun iniRp. 105.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakanRp. 20.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakanRp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskanRp. 0,00
Total jenis kerajinan rumah tangga0 jenis
  
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN 
G.1. Subsektor Industri Pangan 
Total nilai produksi tahun iniRp. 1.000.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakanRp. 200.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakanRp. 500.000.000,00
Total biaya antara yang dihabiskanRp. 700.000.000,00
Total jumlah jenis industri tsb yang ada1000000000 jenis
  
  
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN 
Total nilai produksi tahun iniRp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakanRp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakanRp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskanRp. 0,00
  
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 
I.1. Subsektor Perdagangan Besar 
Total nilai transaksiRp. 200.000.000,00
Total nilai aset perdagangan yang adaRp. 1.000.000.000,00
Total jumlah jenis perdagangan besarRp. 2,00
Total nilai biaya yang dikeluarkanRp. 0,00
Total biaya antara lainnyaRp. 0,00
  
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran 
Jumlah total jenis perdagangan eceran20 jenis
Total nilai transaksiRp. 100.000.000,00
Total nilai biaya yang dikeluarkanRp. 50.000.000,00
Total nilai aset perdagangan eceranRp. 500.000.000,00
  
I.3. Subsektor Hotel 
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada1 jenis
Jumlah total pendapatanRp. 500.000.000,00
Jumlah total biaya pemeliharaanRp. 10.000.000,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkanRp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperolehRp. 100.000.000,00
  
I.4. Subsektor Restoran 
Jumlah tempat penyediaan konsumsi30 Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkanRp. 0,00
Biaya antara lainnyaRp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperolehRp. 100.000.000,00
  
J. Sektor Bangunan/Konstruksi 
Jumlah bangunan yang ada tahun ini0 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkanRp. 0,00
Total nilai bangunan yang adaRp. 0,00
Biaya antara lainnyaRp. 0,00
  
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 
K.1. Subsektor Bank 
Jumlah transaksi perbankanRp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankanRp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkanRp. 0,00
  
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank 
Jumlah lembaga keuangan bukan bankUnit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bankJenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bankRp. 0,00
Biaya yang dikeluarkanRp. 0,00
  
K.3. Subsektor Sewa Bangunan 
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanahunit
Total nilai persewaan yang dicapaiRp. 0,00
Biaya yang dikeluarkanRp. 0,00
Biaya lainnyaRp. 0,00
  
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan 
Jumlah perusahaan jasaJenis
Nilai transaksi perusahaan jasaRp. 0,00
Biaya yang dikeluarkanRp. 0,00
Biaya lainnyaRp. 0,00
  
L. SEKTOR JASA-JASA 
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum 
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat0 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakatRp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayananRp. 0,00
  
L.2. Subsektor jasa swasta 
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosialRp. 0,00
Biaya yang dikeluarkanRp. 0,00
  
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi 
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasiRp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkanRp. 0,00
  
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga0 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tanggaRp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tanggaRp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkanRp 0,00
  
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 
  
M.1. Subsektor Angkutan 
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberanganJenis
Jumlah total kendaraan angkutanUnit
Nilai total transaksi pengangkutanRp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkanRp 0,00
  
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM 
  
N.1. Subsektor Listrik 
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik0 Jenis
Jumlah nilai produksi listrikRp 0,00
Jumlah total nilai transaksiRp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkanRp 0,00
  
N.2. Subsektor Gas 
Jumlah kegiatan penyediaan gas0 jenis
Nilai aset produksi gasRp 0,00
Nilai transaksiRp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkanRp 0,00
  
N.3. Subsektor Air Minum 
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum1 jenis
Nilai aset penyediaan air minumRp 200.000.000,00
Nilai produksi air minumRp 100.000.000,00
Nilai transaksi air minumRp 25.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkanRp 0,00
IV. PENDAPATAN PERKAPITA
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha
A.1. Pertanian 
1. Jumlah rumah tangga170 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga450 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani78 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh234 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tanggaRp 1.000.000,00
  
A.2. Perkebunan 
1. Jumlah rumah tangga105 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga245 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani42 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh117 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tanggaRp 1.000.000,00
  
A.3. Peternakan 
1. Jumlah rumah tangga425 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga1100 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani900 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh7500 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tanggaRp 900.000,00
  
A.4. Jasa dan perdagangan 
1. Jumlah rumah tangga35 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga312 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani3 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh7 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tanggaRp 1.500.000,00
  

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA 
Jumlah Kepala Keluarga1036 KK
Jumlah Anggota Keluarga2967 orang
Jumlah Pendapatan Kepala KeluargaRp 1.000.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerjaRp 500.000,00
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
1. Sektor Pertanian 
Petani25 orang
Buruh Tani500 orang
Pemilik Usaha Tani300 orang
  
2. Sektor Perkebunan 
Karyawan Perusahaan Perkebunan50 orang
Buruh perkebunan10 orang
Pemilik usaha Perkebunan639 orang
  
3. Sektor Peternakan 
Peternakan Perorangan0 orang
Buruh Usaha Peternakan20 orang
Pemilik Usaha Peternakan40 orang
  
4. Sektor Perikanan 
Nelayan2 orang
Buruh Usaha Perikanan3 orang
Pemilik Usaha Perikanan0 orang
  
5. Sektor Kehutanan 
Pengumpul Hasil Hutan0 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan0 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan0 orang
  
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C 
Penambang Galian C Perorangan2 orang
Buruh Usaha Pertambangan20 orang
Pemilik Usaha Pertambangan10 orang
  
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga 
Montir21 orang
Tukang batu20 orang
Tukang kayu4 orang
Tukang sumur3 orang
Pemulung4 orang
Tukang jahit5 orang
Tukang kue27 orang
Tukang anyaman5 orang
Tukang rias13 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya14 orang
  
8. Sektor Industri Menengah dan Besar 
Karyawan perusahaan swasta25 orang
Karyawan perusahaan pemerintah10 orang
Pemilik perusahaan5 orang
  
9. Sektor Perdagangan 
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi20 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi40 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi50 orang
  
10. Sektor Jasa 
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan2 orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan2 orang
Pemilik usaha informasi dan komunikasi2 orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi1 orang
Kontraktor5 orang
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata1 orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata4 orang
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya5 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya1 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran13 orang
Pegawai Negeri Sipil28 orang
TNI0 orang
POLRI4 orang
Dokter swasta0 orang
Bidan swasta1 orang
Perawat swasta1 orang
Dukun/paranormal/supranatural3 orang
Jasa pengobatan alternatif1 orang
Dosen swasta0 orang
Guru swasta6 orang
Pensiunan TNI/POLRI2 orang
Pensiunan PNS10 orang
Pensiunan swasta14 orang
Notaris1 orang
Seniman/artis10 orang
Pembantu rumah tangga25 orang
Sopir15 orang
Buruh migran perempuan0 orang
Buruh migran laki-laki0 orang
Tidak mempunyai matapencaharian tetap200 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta1 orang
  
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
A. ASET TANAH 
Tidak memiliki tanah711 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha21 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha19 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha14 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha121 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha18 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha125 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha22 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha110 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha135 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha130 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha13 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha20 orang
Jumlah total penduduk0 orang
  
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM 
  
C. ASET SARANA PRODUKSI 
Memiliki penggilingan padiorang
Memiliki traktororang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanianorang
Memiliki kapal penangkap ikanorang
Memiliki alat pengolahan hasil perikananorang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakanorang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunanorang
Memiliki alat pengolahan hasil hutanorang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambanganorang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisataorang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdaganganorang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengahorang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migasorang
  
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING 
  
RUMAH MENURUT LANTAI 
  
RUMAH MENURUT ATAP 
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT
A. Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latinorang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anakorang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mentalorang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajatorang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajatorang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajatorang
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajatorang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajatorang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajatorang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajatorang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajatorang
Jumlah penduduk sedang D-1orang
Jumlah penduduk tamat D-1orang
Jumlah penduduk sedang D-2orang
Jumlah penduduk tamat D-2orang
Jumlah penduduk sedang D-3orang
Jumlah penduduk tamat D-3orang
Jumlah penduduk sedang S-1orang
Jumlah penduduk tamat S-1orang
Jumlah penduduk sedang S-2orang
Jumlah penduduk tamat S-2orang
Jumlah penduduk tamat S-3orang
Jumlah penduduk sedang SLB Aorang
Jumlah penduduk tamat SLB Aorang
Jumlah penduduk sedang SLB Borang
Jumlah penduduk tamat SLB Borang
Jumlah penduduk sedang SLB Corang
Jumlah penduduk tamat SLB Corang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mentalorang
  
B. Wajib belajar 9 tahun
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahunorang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolahorang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolahorang
  
C. Rasio Guru dan Murid
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anakorang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anakorang
3. Jumlah guru SD dan sederajatorang
4. Jumlah siswa SD dan sederajatorang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajatorang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajatorang
7. Jumlah guru SLTA/sederajatorang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajatorang
9. Jumlah siswa SLBorang
10. Jumlah guru SLBorang
  
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 
Jumlah perpustakaan desa/kelurahanunit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahanunit
Jumlah perpustakaan kelilingunit
Jumlah sanggar belajarunit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolahkegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket Akelompok
Jumlah peserta ujian Paket Aorang
Jumlah kelompok belajar Paket Bkelompok
Jumlah Peserta ujian Paket Borang
Jumlah kelompok belajar Paket Ckelompok
Jumlah peserta ujian Paket Corang
Jumlah lembaga kursus keterampilanunit
Jumlah peserta kursus keterampilanorang
  
IX. KESEHATAN MASYARAKAT
A. Kualitas Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih0 orang
Jumlah kematian ibu hamil0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan0 orang
Jumlah ibu nifas0 orang
Jumlah kematian ibu nifas0 orang
Jumlah ibu nifas hidup0 orang
  
B. Kualitas Bayi 
Jumlah keguguran kandungan0 orang
Jumlah bayi lahir0 orang
Jumlah bayi lahir mati0 orang
Jumlah bayi lahir hidup0 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental0 orang
  
C. Kualitas Persalinan
Tempat Persalinan
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin0 unit
Tempat persalinan Puskesmas0 unit
Tempat persalinan Polindes0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan0 unit
Tempat praktek dokter0 unit
Rumah dukun0 unit
Rumah sendiri0 unit
  
Pertolongan Persalinan
Jumlah Persalinan ditolong Dokter0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga0 tindakan
  
D. Cakupan Imunisasi
Jumlah Bayi usia 2 bulan0 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -10 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan0 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-20 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan0 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-30 orang
Jumlah bayi 9 bulan0 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak0 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar0 orang
  
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB
Pasangan Usia Subur
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun0 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun0 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun0 orang
Jumlah pasangan usia subur0 pasangan
  
Keluarga Berencana
Jumlah akseptor KB0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil0 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB0 orang
  
F. Wabah Penyakit
  
G. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional0,00 Tahun
  
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali0 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM0 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran0 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas0 Keluarga
Total jumlah keluarga0 Keluarga
  
I. Perilaku hidup bersih dan sehat
Kebiasaan buang air besar 
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan0 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum0 Keluarga
  
Pola makan
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali
  
Kebiasaan berobat bila sakit
Dukun Terlatih
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif
Paranormal
Obat tradisional dari keluarga sendiri
Tidak diobati
  
J. Status Gizi Balita
Jumlah Balita0 orang
Jumlah Balita bergizi buruk0 orang
Jumlah Balita bergizi baik0 orang
Jumlah Balita bergizi kurang0 orang
Jumlah Balita bergizi lebih0 orang
  

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini
Jenis penyakit
Jumlah penderita
Di rawat di

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
Jumlah MCK Umum0 unit
Jumlah Posyandu0 unit
Jumlah kader Posyandu aktif0 orang
Jumlah pembina Posyandu0 orang
Jumlah Dasawisma0 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif0 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif0 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif0 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu
Buku data pengunjung Posyandu
Buku kegiatan pelayanan Posyandu
Buku administrasi Posyandu lainnya0 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu0 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya0 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis0 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN0 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan0 jenis
Lainnya0 jenis
  
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN
A. Konflik SARA
Kasus konflik pada tahun inikasus
Kasus konflik SARA pada tahun inikasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetanggakasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RWkasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk aslikasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lainkasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintahkasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintahRp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintahorang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaanorang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaanorang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintahorang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politikkasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politikorang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politikRp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sarabuah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sararumah
Jumlah korban luka akibat konflik Saraorang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Saraorang
Jumlah janda akibat konflik Saraorang
Jumlah anak yatim akibat konflik Saraorang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukumorang
  
B. Perkelahian
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun inikasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwakasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parahkasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian materialkasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukumorang
  
C. Pencurian
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun inikasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempatkasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempatkasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata apikasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukumorang
  
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempatkasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempatkasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya
penduduk setempat
kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukumorang
  
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudiorang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan iniorang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapanorang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutangorang
  
F. Pemakaian Miras dan Narkoba
Jumlah warung/toko yang menyediakan Mirasbuah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Mirasorang
Jumlah kasus mabuk akibat Miraskasus
Jumlah pengedar Narkobaorang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkobaorang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkobakasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkobakasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukumorang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukumorang
  
G. Prostitusi
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmatorang
Lokalisasi prostitusi
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusikasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusikali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusikali
  
H. Pembunuhan 
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun iniorang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempatkasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempatkasus
Jumlah kasus bunuh dirikasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukumkasus
  
I. Penculikan
Jumlah kasus penculikankasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempatkasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempatkasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukumkasus
  
J. Kejahatan seksual
Jumlah kasus perkosaan pada tahun inikasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun inikasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negarakasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adatkasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seksunit
  
K. Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah gelandanganorang
Jumlah pengemis jalananorang
Jumlah anak jalanan dan terlantarorang
Jumlah manusia lanjut usia terlantarorang
Jumlah orang gila/stress/cacat mentalorang
Jumlah orang cacat fisikorang
Jumlah orang kelainan kulitorang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperanorang
Jumlah rumah dan kawasan kumuhunit
Jumlah panti jompounit
Jumlah panti asuhan anakunit
Jumlah rumah singgah anak jalananunit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kotaorang
Jumlah penghuni bantaran sungaiorang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta apiorang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnyaorang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitiforang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahunorang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahunorang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahunorang
Jumlah jandaorang
Jumlah dudaorang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguranorang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajatorang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajatorang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajatorang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uangorang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluargaorang
Jumlah penduduk eks NAPIorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjirorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapiorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunamiorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumiorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumahorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringanorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsororang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutanorang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparanorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersihorang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandusorang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuhorang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan pendudukorang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musimanorang
  
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istrikasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suamikasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anakkasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tuakasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnyakasus
  
M. Teror dan Intimidasi
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahankasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahankasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan pendudukkasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun inikasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakatkasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formalkasus
  
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta
Organisasi Siskamling
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos RondaRT
Jumlah anggota Hansip dan Linmasorang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda
Buku anggota Hansip dan Linmasjenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swastaunit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurahkegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/KelurahanPos
  
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara0 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika0 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya0 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya0 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain0 kasus
  
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahanjenis
Jumlah Wajib Pajakorang
Target PBBRp 0,00
Realisasi PBB0,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBBtindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahanjenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahanorang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahanRp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahanjenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahanRp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan0,00 %
Jumlah kasus pungutan liarkasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liarkasus
  
C. Partisipasi Politik
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilihorang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang laluorang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politikorang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan inipartai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan inipartai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahanorang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang laluorang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakilpemilih
 
2. Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilihorang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalupemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalupemilih
  
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan
Penentuan Jabatan Kepala Desa
 
Penentuan Sekretaris Desa
 
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun
  
Masa jabatan Kepala Desatahun
  
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan
  
4. Pemilihan BPD
Jumlah anggota BPDorang
Penentuan anggota BPD
  
Pimpinan BPD
  
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD
Anggaran untuk BPD
  
Produk keputusan BPD tahun ini1. Peraturan Desa buah
2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali
3. Rancangan Peraturan Desa. buah
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali
5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali
6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali
7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali
  
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
Dasar hukum keberadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/LKD
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuanunit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahanunit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK
Pemilihan pengurus organisasi anggota
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKKkegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi
anggota LKD/LKK
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKKkegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK
  
C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan20 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan80,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan75,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan25,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan10,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang PartisipatifYa
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan KelurahanYa
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatifYa
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan30,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa10,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan10,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahanAda
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi60 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang0 . kegiatan

 
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang0,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota0,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desakegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerahkegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat0,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurahkasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahankasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukumkasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahanJenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahankegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kotakegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsikegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBNkegiatan
  
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk
Jumlah kelompok arisanbuah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuhorang
Ada tidaknya dana sehat
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya
  
4. Adat Istiadat
Adat istiadat dalam perkawinanAktif
Adat istiadat dalam kelahiran anakPernah Ada
Adat istiadat dalam upacara kematianPernah Ada
Adat istiadat dalam pengelolaan hutanTidak
Adat istiadat dalam tanah pertanianTidak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantaiTidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik wargaPernah Ada
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alamTidak
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannyaPernah Ada
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantarTidak
  
5. Sikap Dan Mental Masyarakat
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalananjenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasarjenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada wargajenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada wargajenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada wargajenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnyakasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnyakasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnyakasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain
  
Etos Kerja Penduduk
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah 
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat
  
XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LKTidak
Jumlah kegiatanJenis
  
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1. KARANG TARUNAAda
KepengurusanAktif/tidak
Buku AdministrasiJenis
Jumlah kegiatan10 Jenis
  
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
  

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun iniRp 103.847.595,00
Sumber Anggaran
APBD Kabupaten/KotaRp 2.729.514,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/KotaRp 6.341.463,00
Bantuan Pemerintah ProvinsiRp 60.420.000,00
Bantuan Pemerintah PusatRp 0,00
Pendapatan Asli DesaRp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan KelurahanRp 0,00
Alokasi Dana DesaRp 34.356.618,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahanRp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikatRp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunanRp 20.427.595,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawaiRp 83.420.000,00
  
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat10 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat2 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah0 kasus
  
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
Gedung Kantor-
Kesalahan
Undefined index: T70756
Jumlah ruang kerjaRuang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya
Listrik
Air bersih
Telepon
  
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tikbuah
Jumlah mejabuah
Jumlah kursibuah
Jumlah almari arsipbuah
Komputerunit
Mesin faxunit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desaunit
  
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Buku Data Peraturan Desa
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah
Buku Administrasi Kependudukan
Buku Data Inventaris
Buku Data Aparat
Buku Data Tanah Kas Desa
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi
Buku Data Tanah
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat
Buku Agenda Ekspedisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan
Buku Data Induk Penduduk
Buku Data Mutasi Penduduk
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk
Buku Data Penduduk Sementara
Buku Anggaran Penerimaan
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan
Buku Kas Umum
Buku Kas Pembantu Penerimaan
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan
  
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD
Gedung Kantor
Jumlah ruang kerjaRuang
Balai BPD-
Listrik
Air bersih
Telepon
  
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tikbuah
Jumlah mejabuah
Jumlah kursibuah
Jumlah almari arsipbuah
Komputerunit
Mesin faxunit
  
2.B. Administrasi BPD
Buku-buku administrasi kegiatan BPD
Buku Buku Administrasi Keanggotaan
Buku kegiatan BPD
Buku himpunan peraturan desa
Buku Lainnya
  
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN
Gedung kantor atau Balai Pertemuan
Alat tulis kantor
Barang inventarisJenis
Buku administrasiJenis
Jenis kegiatanJenis
Jumlah pengurusOrang
Jumlah ruang kerjaRuang
  
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan
kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahankegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBNjenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masingkali
  
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsikegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahanjenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahanjenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahanjenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahanjenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahanjenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahanjenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masingjenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatanjenis
  
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desajenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desajenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desajenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahanjenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahanjenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desajenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurahjenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kotajenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahanjenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahanjenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahanjenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPDjenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahanjenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahanjenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahanjenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatanjenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masingkasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurahkasus
  
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa2 kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan2 kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa0 kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan0 kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan
lembaga kemasyarakatan
4 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum0 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan
serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.
0 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat0 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya0 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.5 kali
  

KABUPATEN MERANGIN, 16 Desember 2014
MENTAWAK
Kecamatan NALO TANTAN
Kabupaten KABUPATEN MERANGIN 



KAHONO. S
Kepala Desa

Tembusan :
1. Camat NALO TANTAN
2. Bupati KABUPATEN MERANGIN
3. Arsip